Sahuburua: Awak Media Harus Junjung Profesionalisme
Ambon, indonesiatimur.co – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Maluku, media massa diharapkan menjunjung tinggi profesionalisme kerja. Saat ini, suhu politik di Maluku sedang meningkat dan cenderung rentan terhadap berita sensitif.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Maluku, bertempat di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Senin (4/6).
Dia juga mengingatkan hal penting lainnya dalam mengawal pelaksanaan Pilkada, yang berkualitas adalah pemberitaan media massa. Itu sebabnya dia berharap kepada awak media untuk tetap menjunjung tinggi profesionalisme kerja.
“Sajikanlah informasi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perhatikanlah selalu konstruksi masyarakat kita yang sementara mengalami peningkatan suhu politik, dan cenderung rentan terhadap berita-berita sensitif,” tandas Sahuburua.
Rakor dihadiri Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto, Kapolda Maluku Irjen Pol. Andap Budhi Revianto, Kajati Maluku Triyono Haryanto, Danlantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang, Danlanud Pattimura Ambon Kolonel PNB Antariksa Anondo, Ketua KPU Maluku Syamsul R. Kubangun, Ketua Bawaslu Maluku Elly Abdullah serta Sekretaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir.
Menurut Sahuburua, dirinya memahami kinerja pekerja media massa yang harus memdapatkan berita terkini, dan memiliki nilai jual tinggi. Namun demikian, etika jurnalistik harus dijunjung tinggi dalam menyampaikan pemberitaan yang berkeadilan dan kebenaran.
“Saya sangat memahami bahwa ukuran kinerja saudara-saudara adalah mendapatkan berita yang update, memiliki trend dan nilai jual tinggi. Tetapi mesti juga diingat bahwa saudara-saudara terkait pada etika-etika jurnalistik, yang menjaga marwah profesionalitas seorang wartawan dalam menyampaikan pemberitaan yang beretika dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran,” tuturnya.
Sahuburua juga mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tual tetap menjaga netralitas dengan tidak berpolitik praktis karena ada konsekuensinya sesuai peraturan undang-undang (UU) yang berlaku.
Minggu-minggu ini, menurut Sahuburua, adalah waktu menuju akhir masa kampanye. Artinya, konsentrasi dan fokus kampanye akan semakin meningkat dan makin intens. Diingatkan, agar seluruh jajaran ASN di lingkup Pemprov Maluku maupun kabupaten/kota, agar tetap menjaga netralitas diri.
“Jangan berpolitik praktis, karena itu dilarang keras oleh UU dan ada konsekwensi yang harus dihadapi,” tegasnya.
Sahuburua juga mengharapkan, agar penyelenggara Pilkada dapat mandiri dan bebas nilai sehingga tidak dapat diintervensi.
“Independen KPU dan juga Bawaslu menjadi pintu masuk bagi hadirnya kepemimpinan dengan legalitas kuat dan benar-benar berasal dari rakyat,” ujarnya.
Sahuburua lantas mengingatkan, pencideraan atas perhelatan Pilkada Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual harus dihindarkan. Begitu juga, berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran Pilkada harus dicegah.
“Upaya untuk menemu-kenali sebagai persoalan, sedini mungkin mesti dilakukan. Saudara-saudara mesti mengidentifikasi titik-titik masalah yang krusial. Cari solusi yang tepat lakukan koordinasi dengan berbagai pihak sesuai kewenangan yang dimiliki. Yang pasti ada aturan-aturan, dan ada regulasi yang bersifat teknis yang bisa dipedomani,” terangnya.
Di saat yang sama, politisi senior Partai Golkar ini meminta semua pihak agar dapat bersama berperan dan bertanggungjawab dalam perhelatan Pilkada dimaksud. Pilkada adalah ajang mencari satu pasang pemimpin. Olehnya, pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Kesiapan untuk menang dan kalah inilah harus dimiliki.
“Hindari kampanye hitam, provokasi dan agitasi yang berpotensi membuat kegaduhan dalam masyarakat. Ajang ini adalah ajang untuk menjadi pemimpin. Di ujungnya hanya akan diperoleh satu pasang pemimpin saja. Itu artinya kesiapan untuk bertarung dalam Pilkada harus seimbang antara siap untuk menang, tetapi juga siap mengakui kemenangan orang lain,” pungkas Sahuburua. (it-01)
